Jejakkasus.212.info, PANGKALPINANG – Indonesia Actuaries Summit (IAS) 2025 yang digelar Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) di Pangkalpinang dari 24–26 Juli 2025, berlangsung megah. Deretan nama besar dari OJK, Kemenkeu, industri, hingga akademisi hadir. Tapi sayangnya, yang absen justru yang paling penting: pemerintah daerah.
Padahal, aktuaris bisa menjadi senjata strategis pemerintah daerah—membantu perencanaan APBD, jaminan sosial daerah, hingga mitigasi risiko fiskal. Alih-alih memperluas peran ke ranah publik, PAI justru menjadikan forum besar ini eksklusif dan tertutup.
Tak ada sesi khusus soal perlindungan profesi. Tak ada advokasi atas tekanan praktis yang sering dihadapi aktuaris saat bentrok dengan regulasi yang sering tidak sesuai realitas, seperti beberapa POJK terbaru. PAI terlihat nyaman menjadi penyelenggara event, bukan penjaga garda depan profesi.
Ini saatnya PAI berhenti bermain aman.
IAS seharusnya menjadi alat promosi peran strategis aktuaris bagi negara—bukan sekadar ajang seremoni internal. Jika profesi ini ingin dihargai, maka suara aktuaris harus menggema di forum publik, di gedung pemerintah, di ruang sidang DPRD, dan bukan hanya di ballroom hotel.
Profesi aktuaris adalah aset nasional. Tapi tanpa arah, ia bisa jadi hanya sekadar pengisi laporan. Saatnya PAI membuka pintu, bukan membangun tembok. (JK212.Red)
